TANJUNG SELOR – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bulungan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan evaluasi dan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati, Jumat (6/3).
Kegiatan yang digelar Bagian Organisasi tersebut diikuti oleh para kepala perangkat daerah serta operator SAKIP dari masing-masing OPD.
“Penerapan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” tegas Kilat.
Ia menekankan, seluruh perangkat daerah harus mampu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur.
“Orientasi kerja kita harus bergeser dari sekadar serapan anggaran menuju pencapaian hasil dan dampak yang nyata,” ujarnya.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Keduanya tidak bisa dipisahkan dari upaya kita mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.
Wabup juga menegaskan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas harus dimulai dari pimpinan perangkat daerah dan diimplementasikan hingga ke seluruh jajaran.
“Komitmen itu harus dimulai dari pimpinan dan diterjemahkan dalam kinerja nyata di lapangan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Kilat mengingatkan agar kegiatan evaluasi dan pendampingan ini dimaknai sebagai momentum perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.
“Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan memperkuat sinergi dalam percepatan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Ia berharap, melalui kegiatan ini semakin banyak unit kerja di lingkungan Pemkab Bulungan yang mampu membangun dan mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita optimistis kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv)
