NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Langkah ini dinilai penting guna menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi wilayah perbatasan.
Seperti, penyelundupan, peredaran narkoba, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga kesenjangan ekonomi dengan wilayah negara tetangga yang memerlukan penanganan secara terpadu melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Ia menegaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda depan bangsa sekaligus simbol nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Karena itu, pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Pembangunan kawasan perbatasan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibicarakan karena banyak persoalan yang melingkupinya. Mulai dari penyelundupan, pergeseran patok batas negara, perdagangan orang, peredaran narkoba, hingga persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang masih nyata dengan negara tetangga,” ucap Hermanus.
Baginya, kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, pelaku usaha maupun tokoh masyarakat.
Menurut Hermanus, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah mengingat keterbatasan kewenangan dan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan. Semua pihak harus mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, Hermanus berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah konkret dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan kawasan perbatasan harus mampu menjawab berbagai aspek strategis, mulai dari keamanan, sosial, ekonomi, pertahanan hingga penguatan kedaulatan negara.
Selain itu, Hermanus juga meminta agar forum rakor benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka untuk menyampaikan berbagai kendala dan persoalan yang selama ini dihadapi di lapangan.
“Silakan sampaikan setiap unek-unek dan ganjalan yang ada agar bisa dibahas dan dicarikan solusi bersama-sama,” katanya.
Di akhir sambutannya, Hermanus berharap rakor tersebut mampu melahirkan ide-ide baru, gagasan inovatif serta komitmen bersama dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, sejahtera dan bermartabat.
Ia optimistis rasa nasionalisme masyarakat perbatasan akan semakin kuat apabila pemerintah hadir secara nyata melalui pembangunan dan perhatian yang berkelanjutan. “Saya percaya kebanggaan dan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan akan semakin tertanam kuat jika pemerintah benar-benar hadir dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh,” tutupnya. (adv)
