NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menerima kunjungan rombongan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Kalimantan Utara di ruang kerja Wakil Bupati Nunukan, Selasa (27/10/2026).
Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Harjito B., S.STP., M.Si. Kunjungan tersebut menjadi agenda perdana Harjito ke Kabupaten Nunukan setelah dilantik sebagai kepala KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara.
Sebelumnya, rombongan KPPG Kaltara telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara. Dalam kunjungannya ke Nunukan, Harjito memperkenalkan KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara beserta tugas dan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan gizi dan penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak serta peserta didik di Kabupaten Nunukan.
Harjito menegaskan bahwa KPPG Kaltara berkomitmen memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya guna menyukseskan pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.
“Kami terbuka terhadap masukan, kritik, dan koreksi terkait kinerja, pelayanan, serta tanggung jawab yang diamanahkan pemerintah kepada KPPG,” ucap Dr. Harjito.
Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 SPPG berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Keberadaan SPPG tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat sasaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergi antara KPPG, SPPG, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan program MBG,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyambut baik kunjungan KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama antara KPPG dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara KPPG dan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, ia berharap Kementerian Agama turut dilibatkan, khususnya dalam memastikan aspek kelayakan dan kehalalan makanan yang disediakan melalui program MBG.
“Melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Nunukan diharapkan dapat berjalan optimal, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan manfaat bagi anak-anak dan peserta didik sebagai penerima manfaat,” tutupnya. (adv)
