NUNUKAN – Komitmen Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat pembangunan kawasan perbatasan kembali ditegaskan dalam Pertemuan Tim Teknis Kelompok Kerja (KK/JKK) Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Negeri Sabah.
Selain menghasilkan sejumlah kesepakatan sektoral, kedua negara sepakat melanjutkan seluruh program kerja sama yang telah disetujui serta melakukan pemutakhiran perkembangan pelaksanaannya secara berkala melalui pertemuan daring sepanjang tahun 2026.
Upaya ini diharapkan mampu memastikan setiap kesepakatan tidak berhenti pada forum persidangan, tetapi berlanjut dalam implementasi nyata di lapangan.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan keberhasilan forum Sosek Malindo tidak diukur dari banyaknya agenda yang dibahas, melainkan dari kemampuan seluruh pihak menerjemahkan hasil persidangan menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar menghasilkan dokumen kesepakatan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh keputusan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ucap Robby.
Dijelaskan, kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Selain harus memperkuat pelayanan publik, pemerintah juga dituntut meningkatkan konektivitas, memperluas kesempatan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, serta memperkuat hubungan antarmasyarakat yang telah terjalin sejak lama.
Lanjutnya, pengelolaan kawasan perbatasan tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus membangun sinergi agar berbagai program pembangunan saling mendukung dan menghasilkan manfaat yang optimal.
“Perbatasan merupakan ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, hingga pelayanan dasar. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menilai forum Sosek Malindo menjadi wadah penting dalam membangun koordinasi tersebut karena mempertemukan pemerintah daerah, kementerian, dan instansi teknis dari Indonesia maupun Malaysia untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama.
Dengan pola kerja sama seperti ini perlu terus diperkuat mengingat dinamika kawasan perbatasan terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, perdagangan lintas batas, serta hubungan sosial antara warga kedua negara.
Baginya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, konsistensi komunikasi, serta komitmen masing-masing pihak dalam menindaklanjuti hasil persidangan.
“Setiap kesepakatan memerlukan tindak lanjut yang jelas. Harus ada komunikasi yang berkelanjutan, evaluasi berkala, serta koordinasi yang intensif agar seluruh program benar-benar berjalan sesuai target yang telah disepakati,” tambahnya.
Dan, mekanisme pemantauan yang disepakati dalam forum Sosek Malindo merupakan langkah positif untuk memastikan perkembangan setiap program dapat dievaluasi secara berkala dan hambatan yang muncul dapat segera dicarikan solusi bersama.
Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis dalam implementasi berbagai hasil kerja sama Indonesia–Malaysia.
Dan Pemkab Nunukan melalui BPPD siap mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan.
Untuk itu, posisi geografis Nunukan harus menjadi keunggulan kompetitif yang mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama lintas batas yang saling menguntungkan.
“Kabupaten Nunukan berada di beranda depan Indonesia. Karena itu, setiap kerja sama yang dibangun harus mampu memperkuat posisi daerah ini sebagai gerbang hubungan Indonesia dan Malaysia, bukan hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan investasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan saat ini harus bergeser dari paradigma border security menuju border prosperity, yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tetap menjaga kedaulatan negara.
Harapannya, seluruh hasil Sidang Sosek Malindo Tahun 2026 menjadi fondasi yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan Utara dan Negeri Sabah.
“Tujuan akhir dari seluruh kerja sama ini adalah menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Ketika hubungan kedua negara semakin erat, pembangunan semakin terintegrasi, dan masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, maka kawasan perbatasan akan benar-benar menjadi kawasan pertumbuhan bersama yang membanggakan bagi Indonesia dan Malaysia,” pungkas Robby. (adv)
