NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa menyoroti polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nunukan. Itu diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baperjakat Pemkab Nunukan dan sejumlah ASN, Selasa (28/4/2026).
Ia mempertanyakan isu penurunan jabatan yang ramai diperbincangkan di masyarakat dan menegaskan agar mutasi tidak disusupi kepentingan politik.
Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa mengaku menerima sejumlah laporan terkait ASN yang disebut mengalami penurunan jabatan pascamutasi. Karena itu, ia meminta penjelasan terbuka agar tidak menjadi bias di masyarakat.
“Saya mendapat laporan jabatan diturunkan. Kenapa banyak yang diturunkan? Jangan sampai ada kesan politik di balik mutasi pegawai,” ucap Hj. Leppa.
Ia menilai, ASN tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Menurutnya, dinamika politik memiliki waktunya sendiri, sementara birokrasi harus tetap berjalan profesional dan berlandaskan aturan.
“Jangan kita berpolitik dengan pegawai. Pegawai itu harus menjalankan demokrasi yang benar dan melayani masyarakat,” pesannya.
Kemudian, ia juga menyoroti praktik mutasi ASN yang sudah mendekati masa pensiun. Ia mempertanyakan urgensi pemindahan pegawai yang hanya memiliki sisa masa kerja beberapa hari atau bulan.
“Ada yang mau pensiun beberapa hari saja masih dimutasi. Ini yang membuat banyak pertanyaan di masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD menegaskan pentingnya transparansi agar tidak muncul persepsi negatif, apalagi jumlah ASN yang dimutasi mencapai ratusan orang.
Ia mengingatkan bahwa mutasi harus murni berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan tertentu. “Jangan sampai pegawai merasa nasibnya dipermainkan. Kita harus menjaga profesionalisme birokrasi,” pungkasnya. (adv)
