YOGYAKARTA – Di tengah meningkatnya ancaman kerusakan hutan dan bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia, praktik pembangunan berbasis desa di kaltim-Kaltara justru menunjukkan arah berbeda. Sejumlah daerah di dua provinsi tersebut dinilai berhasil membangun keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui penguatan tata kelola desa serta pelibatan aktif masyarakat.
Gagasan itu mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP bertema Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (12/5).
Kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman, capaian, hingga tantangan pembangunan hijau berbasis desa di empat kabupaten, yakni Bulungan, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
Program SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak 2010.
Pendekatan ini dijalankan bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra pembangunan guna memperkuat tata kelola desa, kepastian hak kelola sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi contoh ideal implementasi perhutanan sosial di Indonesia.
“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan SIGAP pertama kali diterapkan pada 2010 di dua kampung sekitar kawasan hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Seiring perkembangannya, program tersebut diperluas hingga menjangkau berbagai wilayah lain, termasuk Kabupaten Bulungan sejak 2022.
“Di Bulungan, pendekatan pembangunan hijau melalui SIGAP bahkan mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa, termasuk RPJMD serta RPJM Desa Hijau,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pendekatan SIGAP membantu pemda menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan.
“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama. Pendekatan SIGAP membantu desa menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan daerah seperti pembangunan hijau dan perhutanan sosial,” pungkasnya. (adv)
