TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan guna meninjau langsung pelaksanaan program pendidikan serta Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kualitas makanan yang diterima siswa.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Dr. Syamsuddin Arfah, bersama anggota Komisi IV Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Ruman Tumbo, Listiani, dan Hj. Siti Laela. Turut hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Wilayah Tarakan, serta perwakilan Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG).
Dalam kunjungan ke SMAN 1 Tarakan, Komisi IV melakukan konfirmasi terkait kelayakan gizi makanan, kesesuaian harga per porsi, serta alasan penghentian sementara distribusi oleh tim pengawas. Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi IV menyatakan kekecewaan terhadap kualitas paket makanan yang diberikan kepada siswa.
Pasalnya, terdapat ketimpangan antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima siswa di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada terhentinya distribusi makanan, tidak hanya di SMAN 1 Tarakan, tetapi juga di SMPN 2 Tarakan, SDN 034 Tarakan, dan TK Ar Royan.
Komisi IV berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia, agar program nasional tersebut tidak dimanfaatkan sebagai ajang mencari keuntungan sepihak dengan mengorbankan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Selanjutnya, rombongan Komisi IV melanjutkan kunjungan ke SMKN 4 Tarakan untuk meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Tarakan.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada tahun 2025 akhirnya diputuskan untuk diterima pihak sekolah. Mengingat keterbatasan lahan dan kebutuhan ruang belajar, pembangunan gedung bertingkat dinilai menjadi solusi yang mendesak.
Komisi IV DPRD Kaltara mendorong pemerintah untuk segera mendudukkan persoalan ini secara bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat segera terpenuhi.
Komisi IV menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai temuan dalam program MBG tersebut. DPRD berencana mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil kunjungan kerja, membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun media, serta akan menggelar rapat tindak lanjut dengan memanggil pihak pengawas program guna meminta kejelasan langkah perbaikan ke depan. (adv)
