TANJUNG SELOR – Meningkatnya laporan tindak kriminalitas yang disertai kekerasan, ancaman, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara memicu respons cepat dari Komisi I DPRD Provinsi Kaltara.
Pada Senin (13/04), Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait guna merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Bulungan dan KTT.
Rapat yang berlangsung di ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara itu menghadirkan unsur penegak hukum dan aparat keamanan, di antaranya Diskrimsus Polda Kalimantan Utara, perwakilan Polresta Bulungan, Kapolsek Sekatak, perwakilan Kodim 0903/Bulungan, Danramil Sekatak 0903-14, serta Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST, menegaskan bahwa rapat ini merupakan bentuk koordinasi lintas sektor dalam merespons situasi kamtibmas yang mulai meresahkan masyarakat.
“Stabilitas keamanan adalah faktor utama dalam mendukung pembangunan daerah. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendorong adanya langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk memastikan masyarakat merasa aman,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi I menyoroti tiga isu utama yang dinilai paling mendesak, yakni maraknya aksi begal, praktik sabung ayam, serta peredaran narkoba.
Aksi begal yang terjadi di jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau menjadi perhatian serius, lantaran kerap menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut, terutama pada malam hari.
Selain itu, praktik sabung ayam yang masih berlangsung di sejumlah titik dinilai berpotensi memicu konflik sosial serta menjadi pintu masuk aktivitas ilegal lainnya. Sementara itu, peredaran narkoba disebut semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan terpadu dari seluruh pihak.
Melalui forum ini, DPRD Kaltara berharap seluruh instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan di titik-titik rawan, serta mengambil langkah tegas terhadap pelaku kejahatan demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
RDP ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan kehadiran negara dalam menjamin keamanan warga di wilayah perbatasan. (adv)
