TANJUNG SELOR – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
Monitoring lapangan tersebut dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi, dengan meninjau langsung sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
Agenda diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kunjungan tersebut, anggota Pansus memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, rombongan Pansus melanjutkan monitoring ke lokasi pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara.
Pada kesempatan itu, anggota Pansus menegaskan pentingnya kesiapan lahan sebagai fondasi awal yang sangat menentukan kelancaran tahapan pembangunan fisik berikutnya.
“Pematangan lahan ini harus benar-benar diperhatikan, karena menjadi dasar bagi pembangunan selanjutnya. Jika tahap awal tidak maksimal, maka akan berdampak pada kualitas bangunan ke depan,” ujar salah satu anggota Pansus di sela kegiatan.
Melalui kegiatan monitoring ini, Pansus LKPJ DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, hasil pengawasan ini juga akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. (adv)
