TANA TIDUNG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan monitoring terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
Tim Pansus yang turun langsung ke lapangan terdiri dari H. Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., MH., dan Herman, S.Pi. Mereka melakukan peninjauan ke sejumlah titik pembangunan dan pengadaan guna memastikan realisasi program berjalan sesuai rencana.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Tana Tidung. Di sekolah tersebut, tim memantau program pengadaan komputer yang bertujuan meningkatkan sarana pembelajaran berbasis teknologi bagi siswa.
Selain itu, Pansus juga meninjau pembangunan gedung ruang kelas dan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SLB Negeri Tana Tidung. Fasilitas ini diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar sekaligus memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.
Tak hanya sektor pendidikan, monitoring juga menyasar pembangunan infrastruktur, yakni Jalan Trans Kalimantan Utara – Tideng Pale yang menjadi akses menuju pusat kota Kabupaten Tana Tidung. Proyek ini merupakan program strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tim Pansus turut memantau pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik ruas jalan tersebut. Keberadaan PJU dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Anggota Pansus LKPJ, H. Alimuddin, ST., menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan monitoring ini penting untuk melihat langsung progres pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Herman, S.Pi., menyebutkan bahwa hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 di DPRD.
“Hasil monitoring ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ,” katanya.
Sementara itu, H. Hamka, S.IP., MH., menegaskan pentingnya pengawasan langsung agar setiap program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tana Tidung. (adv)
