JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Rabu (8/4/2026), guna menyampaikan berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah perbatasan.
Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Rumah Tumbo, didampingi anggota Muhammad Hatta, Rahman, dan Listiani. Mereka diterima langsung Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, bersama anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam pertemuan tersebut, Rumah Tumbo menyoroti ketimpangan penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025, dari 39 guru penerima TKG yang terdata, hanya sebagian yang benar-benar menerima haknya.
“Kami meminta dukungan DPD RI agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti, sehingga kebijakan penyaluran TKG ke depan bisa lebih adil dan merata, khususnya bagi guru di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Selain persoalan TKG, Komisi IV DPRD Kaltara juga mengangkat sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, hingga berkurangnya alokasi beasiswa pendidikan.
Tak hanya itu, kondisi infrastruktur di daerah perbatasan turut menjadi sorotan. Akses transportasi yang masih terbatas dan mahal dinilai menghambat mobilitas masyarakat, termasuk akses pendidikan. DPRD Kaltara pun mendorong pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi sekolah di wilayah perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Filep Wamafma mendorong DPRD Kaltara untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta melengkapi data pendukung agar usulan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Ia juga menyampaikan komitmen DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk Kalimantan Utara. Salah satunya melalui penyediaan kuota beasiswa bagi putra-putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis.
“Terkait kuota PIP, pemerintah daerah perlu berkoordinasi lebih intens dengan dinas pendidikan setempat. Sementara untuk rehabilitasi sekolah, segera usulkan data sekolah yang membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan,” jelasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. (adv)
